TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penangkapan melalui tangkap tangan atau OTT kepala daerah melalui operasi bertujuan baik. KPK menanggapi komentar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, bila kasus korupsi kepala daerah tak diungkap maka banyak pihak akan berpikir bahwa kondisi pemerintahan daerah baik-baik saja.
Baca Juga:
"Upaya pencegahan juga dilakukan selain agar resiko korupsi bisa lebih ditekan, KPK juga berharap masyarakat lebih menikmati anggaran yang dialokasikan ke daerah," kata Febri di kantornya, Jakarta, pada Senin, 18 November 2019.
Sepanjang sejarah KPK berdiri sudah 120 kepala daerah yang ditangkap dalam kasus suap, korupsi pengadaan, perizinan dan pencucian uang. Sebanyak 49 orang di antaranya diringkus lewat OTT.
Menurut Febri, OTT kepala daerah dilakukan agar pemerintah semakin serius memperhatikan pendanaan kontestasi politik. KPK tak ingin proses demokrasi yang mahal justru menghasilkan korupsi yang berakibat buruk terhadap masyarakat.
KPK juga melakukan pencegahan. Tiga upaya pencegahan itu adalah menggagas program koordinasi dan supervisi pencegahan di seluruh daerah, usulan penguatan aparat pengawasan intern pemerintah, dan pencegahan di sektor politik, termasuk soal pendanaan politik.
Febri menanggapi pernyataan Mendagri Tito bahwa OTT kepala daerah yang dilakukan KPK bukanlah suatu prestasi yang hebat.
Menurut Tito, selama ini sistem politik Indonesia yang memakan biaya politik tinggi membuka peluang kepala daerah melakukan korupsi. maka mudah sekali menarget kepala daerah yang melakukan korupsi.
"Ongkos tinggi itu membuat dia cari balik modal. Sehingga, ya, tinggal menggunakan teknik-teknik intelijen, investigasi, mentarget kepala daerah, sangat mudah sekali. Pasti akan korupsi. Jadi bagi saya, OTT kepala daerah bukan prestasi yang hebat."
